Kalau Indonesia tidak ingin jadi bangsa buruh SBY harus diganti

Jakarta, beritabaru.com - Pemerintahan SBY-Boediono harus dilawan dan diganti secepatnya, bila tidak maka bangsa Indonesia akan tetap menjadi bangsa buruh dari pemilik modal.

Bukti bahwa SBY menjadikan rakyatnya menjadi buruh yaitu dengan digelarnya Nasional Summit yang hanya menguntungkan pemilik modal.

"Skandal Nasional Summit merupakan skandal paling jorok. Karena dalam Nasional Summit katanya mengedepankan demokrasi, keadilan dan kesejahteraan tapi dalam kenyataannya terbalik," kata Teguh Surya, Direktur Walhi dalam diskusi Skandal Nasional Summit, kemandirian atau jual murah di Jakarta, Jumat (30/10).

Menurut Teguh, bila berbicara demokrasi kenapa dalam ajang Nasional Sumit yang digelar dari tanggal 29 - 31 Oktober 2009 hanya mengundang pelaku bisnis, gubenur dan segelintir NGO.

"NGO itu bukan representatif rakyat. Oleh karena itu, demokrasi apa yang dipertontonkan dalam Nasional Summit," tanyanya.

Terkait dengan keadilan yang dibicarakan dalam Nasional Summit, menurut Teguh, keadilan yang didengungkan pemerintah saat ini, semakin tidak jelas. Karena sudah sejak lama rakyat Indonesia mengais untuk mendapatkan akses sumber daya alam tapi sumber daya alam tersebut hanya diberikan kepada pemilik modal.

"Unsur keadilan juga semakin kabur dengan dikeluarkannya pernyataan oleh SBY yang akan mencabut UU yang menghambat investasi," paparnya.

Teguh menuturkan, bila UU yang mengatur investasi dicabut. Padahal UU tersebut mengamankan dan melindungi sumber daya alam, lalu keadilan seperti apa yang akan ditegakkan.

"Harusnya UU itu diakui keberadaannya bukan malah didustakan," jelasnya.

Selain itu tidak berpihak kepada rakyat, sambung Teguh, Nasional Summit juga membuat bangsa Indonesia hanya menjadi buruh corperate.

"Ini namanya pemerintahan brengsek. Pemerintahan ini harus diganti agar tidak mendorong kita menjadi buruk," tegasnya.

Sementara itu menurut Siti Maimunah, dari Jatam mengatakan, Nasional Summit akan mengancam keselamatan rakyat. Karena Nasional Summit tidak akan membantu 70 ribu korban Lapindo yang telah diambil haknya.

"Nasional Summit kamuflase yang cerdas. Contohnya tambang batubara di Kalimantan 65 persen di ekspor sementara kita hanya menikmati 35 persen saja," ungkapnya.

Dengan diekspornya secara berlebihan, sambung Maimunah, maka kebutuhan rakyat Indonesia akan bahan baku batubara terabaikan.

"Artinya investasi yang didengungkan akan melahirkan kemiskinan. Kita akan tambah masalah karena akan ada konflik yang berkelanjutan," ujarnya sambil mengingatkan agar rakyat jangan terkecoh dan harus kritis kepada pemerintah SBY.